Imajinasi ku: Makalah ekonomi kebijakan fiskal dan moneter kelas XI semester 2

Kebijakan Fiskal dan Moneter

$Description: C:\Users\acer\Downloads\logo-smansa1.png$

Disusun Oleh :

Ketua : Evan Candra Afita (08)

Anggota :

1. Diana Anggi A (06)

2. Dwi Yuni Azkiyani (07)

3. Novi Istianah Azizah (24)

4. Puji Listiani (26)

5. Triyo Agung Wibowo (34)

Kelas : XI.5

Guru Pembimbing : Endis Tagora, M.Pd

SMA Negeri 01 Bumiayu

Kata Pengantar

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Ekonomi ini.Adapun makalah ekonomi tentang kebijakan fiskal dan moneter ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan anggota kelompok kami, sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini.Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi Bapak Endis Tagora untuk mengkritik dan saran dalam rangka memperbaiki makalah ini.
Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari makalah ekonomi tentang kebijakan fiskal dan moneter ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inpirasi terhadap pembaca.

Bumiayu, 10 Januari 2015

Penyusun,

Kelompok 2

Daftar Isi

Pendahuluan.............................................................................................................4

Rumusan masalah.....................................................................................................4

Pembahasan

- Kebijakan moneter...................................................................................................5

- Tujuan kebijakan moneter........................................................................................6

- Jenis-jenis kebijakan moneter..................................................................................7

- Kebijakan fiskal.......................................................................................................8

- Arti dan tujuan kebijakan fiskal...............................................................................8

- Konsep-konsep dasar...............................................................................................9

- Masalah dalam kebijakan fiskal...............................................................................9

- Macam-macam kebijakan fiskal............................................................................10

- Instrumen kebijakan fiskal.....................................................................................10

- Kebijakan anggaran................................................................................................11

- Rangkuman............................................................................................................12

- Daftar pustaka................................................................................................13

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Dalam era reformasi yang sudah bergulir, banyak terdapat tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya yaitu tuntutan pemberian ekonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah menjadi semakin kuat. Tuntutan itu menyangkut pula tuntutan akan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih rasional,proporsional dan nyata. Tuntutan itu antara lain di wujudkan dengan di keluarkan nya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan Ekonomi Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan , serta penyeimbangan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Dimana kinerja perekonomian daerah di pengaruhi oleh arah kebijakan fiskal dan moneter.Oleh karena itu, perlu di lakukan penyelarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Penyelarasan arah dan kebijakan fiskal dan moneter yang akan di lakukan perlu memperhatikan kondisi dari perekonomian daerah itu sendiri karena kinerja dari perekonomian daerah tersebut merupakan salah satu faktor yang harus dikaji dalam rangka menentukan arah kebijakan fiskal dan moneter. Dunia perbankan otonomi daerah berperan penting dalam mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

Pengukuran kinerja perekonomian daerah yang bersangkutan dapat menjadi lebih luas, karena tidak terlepas dari peranan sektor perbankan. Dimana bank yang berperan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat sehingga di harapkan menjadi pendorong dan pemacu perkembangan kegiatan perekonomian di suatu daerah.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana keadaan Indonesia pada saat krisis moneter tahun 1998?

2. Apa penyebab krisis moneter di Indonesia?

3. Mengapa banyak pengangguran pada saat krisis moneter tahun 1998?

BAB II

Pembahasan

Kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil penguasa moneter (bank sentral atau Bank Indonesia) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. (Dari buku paket Ekonomi Alam S).

Kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. (Dari sumber lain).

Perkembangan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia.

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, “margin requirement“, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Tujuan Kebijakan Moneter

v Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian.

v Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga.

v Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.

v Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal.

v Menjaga kestabilan ekonomi artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.

v Menjaga kestabilan harga, harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar.

v meningkatkan kesempatan kerja pada saat perekonomian stabil pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi sehingga akan menambah lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat.

v Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impordari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya.

Jenis-jenis Kebijakan Moneter

v Kebijakan moneter ketat (tight money policy) untuk mengurangi/membatasi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.

v Kebijakan moneter longgar (easy money policy) untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

v Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar

v Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

v Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities) untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah (Sertifikat Bank Indonesia) dan SBPU (Surat Berharga Pasar Uang).

v Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum.

v Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah

v Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

v kredit selektif

Politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit

v Politik sanering

Ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1 Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Krisis moneter tahun 1998

Krisis moneter yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1997-1998, dapat disimpulkan sbagai dampak dari penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Tak hanya Indonesia, negara- negara tetangga pun juga merasakan. Akan tetapi Indonesia termasuk negara yang terparah akibat masalah tersebut. Hal ini dikarenakan Indonesia sangat tergantung pada dollar Amerika, entah dari sektor impor maupun sektor lain. Dengan adanya keadaan tersebut sebenarnya Indonesia mengalami masalah dalam ekonomi makronya. Hal ini terbukti Indonesia saat itu mengalami Inflasi dan angka pengangguran yang cukup tinggi.Dapat dikatakan juga krisis saat itu menyerang secara langsung sektor riil dari perekonomian Indonesia.

Pertama, dalam menyikapi inflasi pemerintah mengambil kebijakan menaikkan suku bunga, dimana suku bunga masih dianggap efektif untuk menekan laju inflasi dengan asumsi bila suku bunga dinaikkan orang akan berbondong-bondong menabung uangnya di bank sehingga jumlah uang yang beredar dimasyaraakat dapat berkurang. Selain itu dengan menaikkan suku bunga diharapkan mampu memperkuat nilai tukar rupiah karena terjadi pemasukan modal dari luar negeri.

Akan tetapi menaikkan suku bunga menjadi lebih tinggi mempunyai risiko yang mungkin dapat berakibat fatal bagi sektor-sektor perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa suku bunga berhubungan negatif dengan harga saham karena peningkatan suku bunga mengakbatkan pemilik dana untuk mengalihkan penanamanya dari saham ke deposito, hal ini disebabkan pemilik dana merasa lebih untung mempunyai deposito dengan hasil bunga tinggi dari pada menanam modal dengan keuntungan yang tidak dapat diprediksikan, lebih-lebih dalam keadaan ekonomi yang tak menentu.

Dalam dunia perbankan pun peningkatan suku bunga bila dikaji lebih lanjut juga bisa merugikan selain memperburuk kerja bank sbagai debitur, kenaikkan suku bunga tidak disertai kenaikkan bunga pinjaman sehingga bank mersa dirugikan. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi inflasi di Idonesia dengan menaikkan tingkat suku bunga dapat disimpulkan bahwa menaikkan suku bunga dianggap efektif untuk memperkuat rupiah apabila tidak terdapat faktor- faktor lain diluar faktor ekonomi yang mengganggu. Hal ini disebabkan karena jika keadaan lain mendukung maka keadaan ekonomi pun segera bisa cepat distabilkan. Dengan kata lain menaiikan suku bunga efektif hanya untuk mengendalikan inflasi tetapi tidak efektif untuk menekan laju inflasi apalagi dengan periode yang lama.

Kedua, dalam menghadapi dampak krisis di bidang sosial masyarakat khususnya pengangguran pemerintah mengambil beberapa kebijakan. Hal tersebut dilakukan pemerintah karena dampak dari adanya pengangguran dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian beberapa tahun kedepan. Sebenarnya banyaknya pengangguran saat krisis waktu itu berhubungan dengan adanya inflasi. Hal itu dikarenakan adanya inflasi menjadikan ekonomi tidak stabil sehingga konsumsi masyarakat pun berkurang yang berakibat pada kurangnya keuntungan produksi. Keuntungan yang sedikit melatarbelakangi aktivitas perusahaan berkurang bahkan bisa merugikan perusahaan dan berakir pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Kebijakan pemerintah saat itu dengan membedakan penanganan pengangguran yang berpendidikan dan tidak berpendidikan sudah tepat. Hal ini dikarenakan penanganan pengangguran yang tidak berpendidikan mungkin dirasa pemerintah jauh lebih mudah. Pengangguran yang tidak berpendidikan biasanya lebih mudah menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya. Apalagi jika dihubungkan dengan kebijakan memanfaatkan potensi ruang yang maksimal, pengangguran yang tidak berpendidikan bisa menjadi pelaku utama dalam melaksanakan kebijakan ini. Contohnya dengan mengolah lahan-lahan yang masih kosong dan belum diolah secara maksimal. Selain hal tersebut pemerintah juga bisa membentuk suatu komunikasi dengan masyarakat untuk memaksimalkan kreatifitas masyarakat yang terampil dan bisa menghasilkan keuntungan, meskipun keuntungan tersebut hanya bisa untuk mempertahankan daya beli masyarakat sehingga perekonomian bisa berjalan.

Akan tetapi penanganan pengangguran masyarakat yang berpendidikan mungkin mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berpendidikan terlalu memikirkan pekerjaan nya harus sesuai jurusan yang ia tempuh selama bersekolah. Berdasarkan kebijakan diatas mungkin pemerintah mengambil cara membentuk networking dengan usaha usaha menengah keatas yang bisa menyerap tenaga kerja sesuai dengan ketrampilanya. Dengan konsekuensi pemerintah harus membantu usaha tersebut agar tetap mempertahankan produksinya sehingga tidak perlu mengurangi tenaga kerja. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan kepercayaan kepada ekonomi di Indonesia akan segera pulih dan ekonomi akan segera tumbuh kembali.

Kebijakan Fiskal

A.Pengertian Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian dibidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. (Dari buku paket Ekonomi Alam S).

kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. (Dari sumber lain).

Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.

Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
Pola persebaran sumber daya
Distribusi pendapatan

B. Arti dan Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau, kebijakan fiscal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Dari semua unsur APBN dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal.

Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kebijakan fiskal sangat berhubungan dengan pemasukan atau pendapatan negara, diantara pendapatan negara antara lain misalnya : bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain .
Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya : belanja persenjataan , pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum.

C. Konsep-Konsep Dasar

Kebijakan Fiskal: perubahan-perubahan pada belanja atau penerimaan pajak pemerintahan pusat yang dimaksudkan untuk mencapai penggunaan tenaga kerja-penuh, stabilitas harga, dan laju pertumbuhan ekonomi yang pantas.

Kebijakan Fiskal Ekspansioner: peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.

Kebijakan Fiskal Kontraksioner: pengurangan belanja pemerintah dan/atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi

Efek Pengganda: dalam ilmu ekonomi, peningkatan belanja oleh konsumen,perusahaan atau pemerintah akan menjadi pendapatan bagi pihak-pihak lain.Ketika orang ini membelanjakan pendapatannya, belanja tersebut menjadipendapatan bagi orang lain dan seterusnya, sehingga menyebabkan terjadinyapeningkatan produksi dalam suatu perekonomian. Efek pengganda dapat jugaberdampak sebaliknya ketika belanja mengalami penurunan.

Kebijakan Fiskal Sisi-Penawaran: kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat. Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal, karena mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian dapat dibelanjakan.

D. Masalah Dalam Kebijakan Fiskal

· Pertimbangan politis

· Respon pelaku ekonomi

· Dampak crowding out

· Kondisi perekonomian dunia/ luar negeri

· Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.

E. Macam-macam Kebijakan Fiskal

Functional finance : Pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional
The managed budget approach : Pendekatan pengelolaan Anggaran
The stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila model ini gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi
Balance budget approach : Pendekatan Anggaran Belanja berimbang, namun bila terlambat penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka kepercayaan masyarakat akan hilang.

F. Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada variabel-variabel berikut dalam perekonomian:

Aggregate demand and the level of economic activity ( Permintaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi )
The pattern of resource allocation (Pola alokasi sumber daya)
The distribution of income (Distribusi pendapatan)

Kebijakan fiskal mengacu pada efek keseluruhan hasil anggaran pada kegiatan ekonomi. Sikap tiga kemungkinan kebijakan fiskal yang netral, ekspansif, dan kontraktif:

Sikap netral menyiratkan kebijakan fiskal anggaran berimbang di mana G = T (Pemerintah pengeluaran = Pajak pendapatan). Pengeluaran pemerintah sepenuhnya didanai oleh penerimaan pajak dan hasil keseluruhan anggaran memiliki efek netral pada tingkat kegiatan ekonomi.
Sikap ekspansif kebijakan fiskal bersih melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah (G> t) melalui pengeluaran pemerintah meningkat, penurunan pendapatan pajak, atau kombinasi dari keduanya. Hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang lebih besar atau lebih kecil daripada surplus anggaran pemerintah sebelumnya.
Kontraktif kebijakan fiskal (G <T) terjadi ketika bersih dikurangi pengeluaran pemerintah baik melalui pendapatan pajak yang lebih tinggi, mengurangi pengeluaran pemerintah, atau kombinasi keduanya. Hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang lebih rendah atau surplus yang lebih besar dari pada pemerintah sebelumnya, atau surplus sebelumnya pemerintah memiliki anggaran berimbang. Kontraktif kebijakan fiskal biasanya berhubungan dengan surplus.

G. Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

v Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

v Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

v Anggaran berimbang ( Balanced Budget )

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

BAB III

P E N U T U P

Kesimpulan

Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter dalam bentuk pengendalian agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan Moneter terbagi menjadi 2 yaitu : Kebijakan moneter ketat dan Kebijakan moneter longgar. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur dengan : Kesempatan Kerja, Kestabilan harga, Neraca Pembayaran Internasional. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain : Operasi Pasar Terbuka, Fasilitas Diskonto, Rasio Cadangan Wajib, Himbauan Moral, Kredit selektif, Politik sanering.

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan Anggaran terbagi menjadi 3, yaitu : Anggaran Defisit, Anggaran Surplus, Anggaran Berimbang.

Saran :

Dalam kebijakan fiskal pemerintah harus dapat mengatur pengeluaran dan pendapatan negara ,masyarakat harus ikut serta dalam penyeimbangannya dengan membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam kebijakan moneter pemerintah dan masyarakat harus berupaya mencegah inflasi, supaya tidak terjadi lagi krisis moneter.